AL-QUR’AN SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM | Website BDK Palembang

AL-QUR’AN SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM

AL-QUR’AN SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM

Abstract: In al-Qur’an, the word of rule has an integrated and comprehensive meaning. It is not only defined as the adherent of a certain religion or prophet. Moreover, it is not only used to refer to human being communities, but also used to refer to jin and animal communities. This article discussed the concept of rule viewed from al-Qur’an perspectives.

 ملخص: كانت كلمة الامة التى تكتب “امٌة” فىاللغة الاندونسية يفهم معناها بتابعى النبى والدين المخصوص ويفهم ايضا بالمخلوق الانسانى اوالمجتمع وهويتكون من الافراد الذين يقيمون المنطقة الخاصة ويلتزمون بالثقافة المثالية وفى هذه المقالة كانت لكاتبة تناقس عن نظرالآمة فىالقرآن الكريم

Kata Kunci: al-qur’an, hukum, muslim.

Al-Qur’an merupakan sumber otentik, pertama dan utama bagi hukum Islam. Ia adalah wahyu Ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat As Syu’ara ayat 192– 194. Ia diturunkan tidak sekaligus, yang maksudnya untuk pedoman terhadap peristiwa yang muncul ke permukaan yang membutuhkan solusi, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan pelaksanaannya, terutama segenap persoalan yang berkenaan dengan hukum. Selain itu, ia juga sebagai rujukan inovatif dan kreatif dalam lapangan jihad dan dakwah di jalan Allah.

Dalam hal ini, Al-Qur’an tidak mempersempit ruang gerak peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan manusia dalam pergaulan hidupnya yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat luas dan menitikberatkan pada manusia untuk berpegang teguh pada hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq dan ibadah, agar menjadi manusia yang mempunyai kepribadian mukmin yang sempurna dan mendidik manusia agar teratur dalam hidupnya.

Di dalam Al-Qur’an Allah menerangkan kaidah-kaidah sya’riat serta hukum-hukumnya yang tidak berubah-ubah dan selalu sesuai dengan segala tempat dalam setiap waktu dan berlaku  untuk setiap manusia, sementara bagi setiap orang muslim tentu hanya Al-Qur’an yang harus mereka jadikan sumber dan dasar hukum yang harus pula selalu mereka jadikan sumber dan dasar hukum yang harus pula selalu mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketentuan atau tata cara yang sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an itu sendiri serta Muhammad Rasulullah Saw sebagai peraga pedoman tersebut yang mesti dicontoh, ditaati dan didengar (Al-Fattah 1990:15)

Telah menjadi kodrat alam ciptaan Allah swt, bahwa manusia sejak dulu selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok tersebut mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya, mencari makan, melanjutkan keturunannya dan lain-lain.

Untuk mempertahankan hak hidup mereka ditempat tinggal yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan kelompoknya, diperlukan seseorang atau beberapa orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin mereka. Seseorang atau lebih itu mempunyai kekuasaan tertentu dan anggota kelompok lainnya diharuskan patuh dan taat pada perintah dan peraturan mereka. Dengan demikian, maka dalam kelompok tersebut terdapat suatu “pemerintahan” yang sederhana.

Semula perintah dan peraturan itu tidak tertulis, tidak terang batasannya dan hanya merupakan adat/kebiasaan saja. Lambat laun akhirnya peraturan tersebut mereka tulis dan bukukan kemudian mereka jadikan pedoman. Karena manusia sejak dahulu telah mengenal hukum. Sehingga pengertian hukum dapat mencakup arti susila, kebiasan, aturan-aturan upacara keagamaan, petunjuk-petunjuk moral, cara-cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan aturan-aturan yang diundangkan di dalam negara (Al Badri 1995: 5).

Sejauh itu, arti hukum masih terbatas pada hukum yang ada dalam masyarakat manusia saja, seakan di luar mereka tak ada hukum. Padahal hukum itu tidak hanya terdapat pada manusia, namun juga berlaku adanya bagi semesta alam ini, bahkan boleh jadi pemberlakuan hukum melintasi seluruh sendi dan bidang kehidupan ini, misalnya hukum pada fisika, biologi, sosial dan sebagainya.

Maka arti hukum yang luas mengundang suatu gagasan tentang ketertiban dan keteraturan, yakni ide tentang kaidah-kaidah atau azas-azas yang menjadi dasar hukum, peristiwa fisika, biologi, ekonomi, sosial, moral, budaya/linguistis dan yang ada dalam hubungan manusia yang teratur/diatur oleh pihak resmi (pemerintah) (Muchlas 1996: 7).

Sebagai kitab petunjuk yang universal muatan didalamnya, tentu Al-Qur’an berisi atau mempunyai pokok-pokok cakupan pembahasan tentang segala segi kehidupan. Adapun pokok-pokok isi Al-Qur’an itu ialah sebagai berikut:

  1. Masalah aqidah : hukum-hukum yang wajib bagi orang muslim imani/yakini dan perjuangkan yaitu iman kepada allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan qadha-qadrnya, atau apa yang dinamakan Al-Iman. Tegasnya hukum yang memisahkan mukmin dan kafir. Hukum-hukum ini dibincangkan dalam disiplin ushuluddin.
  2. Masalah akhlaq: hukum-hukum tentang perbuatan yang dilakukan manusia, yakni ada perbuatan yang baik dan ada yang tidak baik dan atau buruk. Hukum ini banyak dibicarakan pada disiplin sosiologi dan ilmu etika.
  3. Informasi-informasi tentang umat-umat terdahulu agar dapat dijadikan studi perbandingan dan prediksi persifitas bagi kejadian kehidupan sekarang dan yang akan datang.
  4. Ilmu dan pengetahuan tentang langit dann bumi serta segala isinya, yang mengajari manusia sehingga mereka tunduk dan merupakan pembuktian bahwa Allah swt itu ada dan Maha Kuasa.
  5. Hukum-hukum amaliah dan syari’at yang mengatur kehidupan dalam beribadah, dan bermu’amalah dengan bimbingan yang mengarah kepada keselamatan dan kemaslahatan yang sesuai dan dapat diterapkan pada ruang dan waktu kapan saja.

Hukum-hukum ini ada yang terperinci dan ada yang dikemukakan dasar-dasarnya saja (Faridl 1989: 24).

Adapun keaslian hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an itu terpelihara baik dan Allah sendiri yang memeliharanya, sebab Dialah pembuatnya dan yang menurunkannya sebagaiman Firman-Nya dalam surah Al Hijr :9.

Untuk hukum materil yang terkandung dalam Al-Qur’an terdapat 368 ayat yang terdiri dari beberapa poin yang terkait, yaitu :

  1. Ayat-ayat yang mengenai ibadah, shalat, zakat, haji, puasa dan lain-lainnya berjumlah 140 ayat.
  2. Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, percerian, waris dan sebagainya berjumlah 70 ayat.
  3. Ayat-ayat mengenai perdagangan, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak, atau ayat-ayat tentang perekonomian berjumlah 70 ayat.
  4. Ayat-ayat mengenai kriminalitas berjumlah 30 ayat.
  5. Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan non Islam berjumlah 25 ayat.
  6. Ayat-ayat tentang pengadilan berjumlah 13 ayat.
  7. Ayat-ayat mengenai hubungan antara kaya dan miskin berjumlah 10 ayat.
  8. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan/pemerintahan berjumlah 10 ayat (Namtion 1978: 8).

Mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an terdapat beberapa pendapat para ulama, ada ulama yang menyebutkan bahwa seluruh ayat Al Qur’an itu merupakan materi hukum, seperti yang termaktub dalam surat Ar-Ra’du ayat 37 (Syihab 1993: 29).

Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama, Abdullah bin Mubarak membatasi jumlahnya, yakni berkisar 900 atau 1000 ayat dengan alasan/cara mengeluarkan ayat-ayat yang tidak dapat di-istimbatkan suatu hukum, meskipun masih memasukkan ayat-ayat kisah, aqidah dan akhlaq sebagai ayat hukum (Faridl 1989: 74).

Sedangkan Imam Ghazali mempersempit lagi pendapat Ibnu Mubarak di atas, yaitu dengan membatasi jumlahnya menjadi 500 ayat, yang kemudian pendapat ini didukung oleh ulama lainnya, seperti Ibnul Arabi, Ar Razi, Ibnu Qudamah dan Al Qarafi (Qadrawi 1985: 9).

Sementara itu Abul Wahab Khallaf merinci dengan seksama pembagian ayat-ayat hukum tersebut sebagai berikut:

  1. Berkenaan dengan hukum kekeluargaan (Al Ahwal As Syakhsiyyah) sekitar 70 ayat.
  2. Berkenaan dengan hukum privat (Al Ahkam Al Madani ) sekitar 70 ayat.
  3. Berkenaan dengan hukum pidana (Al Ahkam Al Jinayah ) sekitar 30 ayat.
  4. Berkenaan dengan hukum acara (Al Ahkam Al Murafa’ah) sekitar 13 ayat.
  5. Berkenaan dengan hukum internasional (Al Ahkam Al Dusturiyah) sekitar 25 ayat.
  6. Berkenaan dengan hukum internasional (Al Ahkam Al Iqtisadiyah wa Al Maliyah) sekitar 10 ayat. (Yahya 1986: 35).

Sekalipun terdapat perbedaan ulama dalam menetapkan jumlah ayat-ayat hukum, namun itu dapat dipadukan. Pendapat yang menganut bahwa seluruh ayat al Qur’an merupakan ayat hukum, didasarkan pada pemahaman ayat-ayat itu secara tekstual dan kontekstual. Sementara itu pendapat yang membatasi ayat-ayat yang dianggap bermakna hukum dalam jumlah tertentu, pemahamannya didasarkan pada ayat-ayat hukum secara tekstual saja.

Keluasan Hukum dalam Al-Qur’an

Memperhatikan nas-nas hukum dalam Al-Qur’an yang hanya menempatkan prinsip-prinsip pokok (umum), terkandung keluasan, keluwesan, serta dinamika yang dapat dirinci antara lain:

  1. Nash-nash hukum dalam Al-Qur’an yang hanya menggariskan satu jalan bagi setiap cabang perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan hukum-hukum ibadah serta menyangkut kerumahtanggaan, yang nash-nashnya secara umum dirinci sedemikian rupa, sehingga tidak mudah dikaji, atau akal manusia tidak mampu menentukan hukumnya (Syihab 1993: 63). Dengan demikian, hukumnya tidak berubah karena perkembangan masa dan perubahan situasi (bersifat tetap dan abadi). Kedua, persoalan praktis yang tidak terkait dengan masalah tersebut, seperti: jinayat, perdata dan ekonomi, termasuk persoalan-persoalan hukum yang pelaksanaannya bisa beragam sesuai kebutuhan, tuntutan kemaslahatan. Oleh karena itu, nash-nash Al Qur’an mengaturnya tidak secara rinci hanya menetapkan kaidah-kaidah pokok sebagai prinsip umum. Dengan demikian, pengambilan kebijaksanaan dapat membuat peraturan yang lebih rinci sesuai keadaan atau tuntutan kemaslahatan masyarakat setempat. Ada beberapa contoh yang dapat ditunjukkan dalam Al Qur’an yang berkaitan dengan hal ini.
  2. Jual Beli

Nas Al Qur’an tentang  jual beli disebutkan hanya pada empat ayat, yaitu :

1)         Ketika disebutkan kebolehannya, terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 275;

2)         Ketika dijelaskan prasyaratnya, yakni harus suka sama suka,terdapat dalam surah An Nisa’ ayat 29 ;

3)         Pada saat diingatkan pentingnya kesaksian dalam pelaksanaan akad, terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 282;

4)         Dikala ditegaskan ketidakbolehannya melangsungkan transaksi jika panggilan salat Jum’at dikumandangkan, terdapat dalam surah Al Jumu’ah ayat 9.

  1. Sewa Menyewa

Nash Al-Qur’an tentang sewa menyewa disebutkan hanya pada tiga ayat, yaitu :

1)         Kebolehannya terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 233;

2)         Kewajiban membayar upah buruh dengan baik, terdapat dalam surah At Talaq ayat 6; dan

3)         Dibenarkannya usaha buruh dijadikan sebagai mahar disebut dalam surah Al Qashas ayat 27.

  1. Ketatanegaraan

Nash-nash Al Qur’an dalam hal ini meletakkan prinsip-prinsip pokoknya saja, yaitu :

1)         Prinsip musyawarah, seperti dalam surah Ali Imran ayat 159

2)         Prinsip keadilan, seperti dalam surah An Nisa’ ayat 58;

3)         Prinsip persamaan ( Al Musaawaat) seperti dalam surah Al Hujarat ayat 10.

  1. Ekonomi

Nash-nash Al Qur’an dalam hal ini hanya menegaskan adanya hak orang miskin pada orang kaya, yakni menekankan pentingnya pemerataan hak-hak penguasaan sumber daya ekonomi, seperti dalam surah At Taubah ayat 103 dan Al Ma’arij ayat 24 (Ulwan 1996: 16). Berbeda dengan persoalan ibadah dan kekeluargaan atau kerumahtanggaan, yang dicontoh-kan di atas. Nash-nash Al Qur’an mengaturnya namun tidak menyebutkan rincian tentang tata cara operasionalnya. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini jual beli dan sewa menyewa, misalnya cara-cara dan mekanisme dalam pelaksanaanya dapat berbeda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, atau masyarakat yang sudah maju dengan masyarakat yang terbelakang. Demikian pula dalam persoalan yang lain, yang tidak di rinci hukum-hukum operasionalnya dalam nash (baik dalam Al Qur’an maupun Al Hadits).

Kesimpulan

Nash-nash Al Qur’an tidak hanya menetapkan hukum-hukum yang terbatas pada ‘illat dan kemaslahatan sebagai dasar disyariatkannya. Akan tetapi ‘illat atau kemaslahatan pokok yang terdapat dalam suatu nash, dapat dijadikan dasar analogi dalam menetapkan suatu hukum suatu masalah baru yang sejalan dengan ‘illat atau kemaslahatan pokok itu. Seperti Firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 19 tentang khamar dan judi, surah Al Baqarah ayat 222 tentang haid. ‘illat hukum diharamkannya khamar dan judi serta mendekati isteri dikala haid, keduanya dapat dijadikan dasar qiyas untuk menetapkan hukum haramnya permasalahan serupa. Hal ini dapat juga menjadi isyarat bahwa hukum-hukum yang disyariatkan Allah Swt, bukan semata-mata sebagai ibadah kepada-Nya, melainkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Daftar Pustaka

Al Qur’an Al Karim

Al Badri, Abdul Aziz, 1995. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam-Terjemahan, Gema Insani Press, Jakarta.

Al Fattah, wali, 1990. Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah, Jalan Keluar Penyatuan Kaum Muslimin, Al-Jama’ah, Jakarta.

Faridl, Miftah dan Agus Syahabuddin, 1989. Al-Qur’an Sumber Hukm Islam Pertama, Pustaka, Bandung.

Muchlas, Imam, 1996. Al Qur’an Berbicara Kajian Kontekstual Beragam Persoalan, Pustaka Progressif, Surabaya.

Nasution Harun, 1979. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I, Universitas Indonesia- Press, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 1996. Keluwesan dan Keluasan Syari’at Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman – Terjemahan, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Syihab, Umar, 1993. Al Qur’an dan Kekenyalan Hukum, Dina Utama Semarang (DIMAS), Semarang.

Ulwan, Abdullah Nashih, 1988. Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam-Terjemahan, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

Yahya, Mukhtar dan Fathcurrahman, 1986. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Al Ma’arif, Bandung.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply