Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan | Website BDK Palembang

Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan

Oleh Drs. H. Nawawi. N, M.Pd.I


Abstrak:     Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam masalah nikah dan rujuk. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (2) Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Fikih munakahat ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghaib atau `adhal (enggan). Kepala KUA atau petugas dilapangan harus menyelidiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Perlu kehati-hatian dan penuh pertimbangan dari sisi hukum syar`iyyah dan peraturan perundang-undangan, agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di belakang hari.

Kata Kunci: Kepala KUA, wali hakim

 

A.  Pendahuluan

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam masalah nikah dan rujuk. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat  (2) Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Fiqh Munakahat ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya gaib atau ’adhal (enggan). Bagaimana cara menetapkan nikah dengan wali hakim ? Apakah cukup dengan pengakuan calon pengantin perempuan atau keluarganya bahwa walinya tidak bisa hadir, ghaib atau enggan menikahkannya. Ternyata tidak cukup. Kepala KUA atau petugas di lapangan harus ekstra hati-hati menyelidiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Perlu ada langkah yang hati-hati dan penuh pertimbangan dari sisi hukum syar’iyyah dan peraturan perundang-perundangan, agar nikah dengan wali hakim tidak digugat dibelakang hari. Apalagi di era teknologi modern dewasa ini, ternyata masih ada sebagian petugas (Kepala KUA) yang mengabaikan prinsip kehati-hatian seperti ini, tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya, tergiur dengan iming-iming materi, berupa uang atau lainnya. Yang penting : nikah.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral. Oleh sebab itu, institusi perkawinan harus dihormati, dilaksanakan dan dilestarikan oleh kaum Muslimin sebagai bentuk pengejawantahan rasa cinta umatnya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai institusi yang sakral, perkawinan dalam ajaran Islam sarat dengan aturan-aturan syari’at yang sudah baku, yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun nikah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang harus diikuti dan dipedomani oleh setiap umatnya.

Pada hakekatnya, masing-masing agama memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melegitimasi keabsahan sebuah perkawinan. Untuk umat Islam, keabsahan sebuah perkawinan harus ditinjau dari aspek hukum Islam. Sama halnya dengan penganut agama lain, seperti Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Hal ini senada dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. ( Departemen Agama, 2003 hl.88)

Rumusan yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) di atas memberikan pemahaman kepada kita, bahwa keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati dan menghargai institusi masing-masing agama tersebut. Dengan ketentuan bahwa bagi orang yang  beragama Islam harus tunduk kepada  hukum Islam dan bagi warga negara yang non muslim tunduk dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya.

Agar sebuah perkawinan dianggap sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh negara. Pencatatan untuk warga negara yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk warga negara yang beragama lain dicatat oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Tanpa pencatatan oleh pihak yang berwenang, maka sebuah perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  ( Departemen Agama, 2003, hlm.88).

Di awal makalah ini telah dijelaskan, bahwa perkawinan dalam Islam sudah memiliki aturan-aturan yang baku. Dalam istilah fiqhiyah, disebut sebagai syarat dan rukun nikah. Sebagai contoh salah satu rukun nikah adalah wali nikah. Tanpa wali, jelas tidak akan mungkin terjadi suatu pernikahan, sebab wali adalah orang yang akan menikahkan (mengawinkan) mempelai perempuan kepada calon suami. Ketentuan ini selaras dengan hadits Rasulullah SAW dibawah ini :

Artinya : Dari Abu Musa , bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda , ” nikah tidak sah apabila tanpa wali”. HR Imam Ahmad dan Imam Empat ( Bulughul Marom, hadis no. 938, 1978, hal.362)

Hadits di atas memberikan isyarat, bahwa setiap perkawinan (pernikahan) dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan,  mutlak harus ada.

Dalam ajaran fiqh klasik maupun kontemporer  terdapat kesamaan  pandangan dalam  menetapkan wali nikah, bahwa wali nikah itu diklasifikasikan  sebagai wali nasab dan wali hakim. Ketika nikah dilaksanakan dengan wali nasab, mungkin jarang menimbulkan masalah. Tetapi nikah yang menggunakan wali hakim, kadang-kadang menuai masalah. Oleh karena itu, para ahli fiqh/pakar hukum Islam berbeda pandangan dalam menetapkan fatwa menikah dengan wali hakim.

Sejalan  dengan permasalahan tersebut di atas , maka tulisan ini akan mencoba  menganalisis tentang ” Kedudukan wali hakim dalam pernikahan antara teori dan kenyataan”. Kehadiran tulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan para praktisi dibidang pernikahan termasuk para penghulu, peneliti dan akademisi dan khazanah pemikiran Hukum Islam di era teknologi sekarang ini.

 B.  Permasalahan

Agar pembahasan makalah ini tetap fokus pada permasalahan, penulis mencoba menawarkan dua  masalah yang akan menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di abad modern ini. Rumusan permasalahan tersebut sebagai berikut :

a.  Apa  alasan pernikahan dilakukan dengan wali hakim ?

b. Apakah ada kesesuaian antara teori dan kenyataan dalam praktik pelaksanaan wali hakim karena wali `adhal?

C  Tujuan

              Adapun tujuan penulisan naskah ini untuk mengetahui:

1.   Alasan pernikahan dilakukan dengan wali hakim

2.  Kesesuaian antara teori dan kenyataan dalam praktik pelaksanaan wali hakim karena adhal wali.

D.  Pengertian wali

         Sebelum membahas lebih lanjut tentang kedudukan wali hakim dalam perkawinan antara teori dan kenyataan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari wali hakim. Agar jelas, perlu kita ketahui lebih dahulu arti kata perwalian.  Kata wali berasal dari bahasa Arab sebagai berikut :

  1.  Wakil                                                                          :
  2. Tuan/Kepala                                                           :
  3. Orang yang mengurus perkara seseorang   :
  4. Penanggung jawab, Kepala, pimpinan          :

( At-Tabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mahdhor, tt, hlm. 30)

Pengertian wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  diartikan sebagai  ”pengasuh pengantin perempuan pada waktu akad nikah yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, karena ayahnya telah meninggal” ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  RI, 1991. hal  1124).

Dalam terminologi fiqh lainnya,  para ahli fiqh memberikan pengertian wali sebagai berikut:

Tindakan orang dewasa yang cakap bertindak atas nama orang lain yang tidak mampu mengurus segala kepentingan diri dan hartanya. ( Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, tt. hlm. 254).

Sedangkan pengertian wali hakim berdasarkan istilah yang dibakukan oleh Kementerian Agama seperti yang disebutkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  adalah ”orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan”. (Departemen agama RI, 2003, hlm.34).

Senada dengan pengertian diatas, dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah ”Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.

Dalam pengertian berikutnya Kementerian Agama mengartikan wali hakim sebagai ”orang yang diangkat oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan nama ahlul halli wal aqdi untuk menjadi qadi yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan”. (lihat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002 hlm. 61)

Rumusan dalam Peraturan Menteri Agama ini senada dengan bunyi ketentuan hadits Rasul Allah yang menyatakan :

Artinya : ”Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”

Oleh karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap masalah nikah dan rujuk, maka Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali  seperti yang diatur dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat  (2).

E.  Alasan-alasan wali hakim

          Ada beberapa referensi yang ditemukan oleh penulis dan diungkapkan dalam tulisan ini. Antara lain seperti yang ditulis oleh HSA Al-Hamdani, dalam bukunya Risalah Nikah, bahwa jika wali tidak mau menikahkan, dapat dilihat dari alasan  syar’i atau tidak syar’i. Contoh alasan syar’i, perempuan tersebut sudah dilamar oleh laki-laki lain dan belum dibatalkan, tetapi calon suaminya orang kafir ( non muslim) atau orang fasik (pemabuk, penjudi, dll). Jika wali  menolak untuk menikahkan anak gadisnya berdasarkan syar’i seperti itu, maka wali wajib ditaati dan perwaliannya tidak pindah kepada yang lain. (HSA Al-Hamdani, 1989, hlm 90-91). Jika penyebabnya karena alasan yang disebutkan diatas,  maka nikahnya dianggap tidak sah meskipun dinikahkan dengan wali hakim. Sebab hal ini bersandar dengan hadits  Ralulullah SAW, ” tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR Ahmad , Subulussalam , hlm. 117).

Tetapi, ada kasus lain yang berbeda. Adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan tidak syar’i seperti calon suaminya laki-laki yang miskin, tidak sarjana, atau istilah fiqhiyahnya tidak sekufu.

Jika walinya menolak  menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, berarti  walinya ’adhol. Jika walinya ’adhol, maka Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dengan tegas menyatakan bahwa wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, hukumnya haram. (HSA Al-Hamdani, 1989 hlm.  91).

Pendapat ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Fiqh Munakahat ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya gaib atau ’adhal (enggan). (Departemen Agama RI, 2000, hlm. 22).

Disisi lain, Imam Syafi’i  memberikan fatwa tentang urutan wali, yaitu ayah, kakek  dari fihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah , anak laki-laki dari saudara laki-laki , paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Apabila semua wali yang disebutkan itu tidak ada, maka perwalian beralih ke tangan hakim. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, hlm. 348).

Dalam masalah penentuan nikah wali hakim ini,  Imam Syafi’i nampaknya terkesan sangat berhati-hati. Kehati-hatian beliau ini dilakukan semata-mata untuk menegakkan syariat Islam agar terhindar dari kesalahan dalam menetapkan hukum. Sebab jika terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikah, akibat hukumnya akan berdampak pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan, yang juga berdampak dengan status campurnya suami isteri dan status anak yang dihasilkan dari perkawinan itu.

Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi’i.  Imam Maliki berpendapat, apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil , orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, hlm. 349).

Dalam Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, dijelaskan bahwa alasan adanya wali hakim, salah satunya karena wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar yaitu 92,5 km.(Departemen Agama RI, 2003, hlm. 34).

Menurut hemat penulis alasan masafatul qashri ini, perlu dikaji kembali. Analisanya begini. Apakah ada hubungan wali nikah dengan shalat qashar? Ternyata tidak ada hubungan. Disisi lain, ranah bahasan fiqhnya berbeda. Yang satu ranah fiqh ibadah mahdhah dan yang lainnya ranah fiqh munakahat. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi transportasi di abad modern ini, jarak yang jauh tidak dapat dijadikan patokan, karena jarak tersebut dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya jarak tempuh Palembang –Jakarta jang jauhnya lebih kurang 900 km, dapat dijangkau dalam tempo +  45 menit dengan pesawat.  Jadi jarak  (masafah) yang dimaksud dalam Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebenarnya sangat relatif.

Disaksikan di media  televisi dan media cetak, sebuah prosesi akad nikah yang dilakukan antara pengantin laki-laki dan perempuan dengan menggunakan LCD layar lebar semacam teleconference. Wali dan saksi berbeda tempat, pengantin perempuan berada di Indonesia, sedangkan calon pengantin laki-laki berada di Amerika. Dengan demikian, alasan jarak tersebut di atas sudah tidak relevan lagi dalam konteks kekinian, sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh klasik maupun kontemporer diatas, apabila diambil benang merahnya, pada intinya  alasan nikah wali hakim adalah sebagai berikut:

  1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
  2. Walinya mafqud artinya tidak tentu rimbanya; atau
  3. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali sederajat dengan dia tidak ada; atau
  4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qashri (sejauh perjalanan yang membolehkan seseorang melakukan shalat qashar )  yaitu 92,5 km; atau
  5. Wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
  6. Walinya adhal, artinya tidak bersedia /menolak untuk menikahkan; atau
  7. Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

F.  Pelaksanaan wali hakim

Maksud tulisan  ini adalah untuk sharing pendapat dan tukar pikiran dengan teman-teman seperjuangan, bukan untuk memberikan justifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas. Secara kebetulan penulis adalah mantan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di salah satu KUA Kecamatan dalam kota Palembang.

Menurut penulis, dalam menyelesaikan masalah wali hakim, para petugas perlu berhati-hati. Karena kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah merupakan  salah satu kunci untuk meminimalisir akibat dari suatu problem, agar tidak berdampak merugikan pihak-pihak lain.

Ketika calon pengantin perempuan tidak mempunyai  wali nikah, penulis melakukan prosedur yang standar dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, calon pengantin membuat surat kepada Kepala KUA Kecamatan selaku Wali Hakim mohon untuk dinikahkan dengan wali hakim.

Kedua,  memanggil dan memeriksa calon pengantin perempuan, ibu kandungnya atau orang yang terdekat yang  ada hubungan dengan catin perempuan (mungkin ibu  angkat, bapak angkat, atau tetangga) yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan susunan urutan perwalian. Setelah mendapatkan keterangan yang lengkap dari semua saksi-saksi yang dapat memperkuat verbal tersebut, selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam Berita Acara Verbal Wali Hakim, kemudian yang bersangkutan diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada berita acara.

Dalam mengungkap kasus perwalian  ini,  seorang petugas harus jeli. Terkadang catin perempuan dan saksi mengecoh dan mengelabui petugas, menjelaskan bahwa walinya jauh di kota lain dan sulit untuk dihubungi.  Petugas tidak boleh percaya begitu saja dengan keterangan mereka. Petugas harus gigih memburu keterangan yang benar. Biasanya para pemberi keterangan akan mengaku juga. Kadang-kadang mereka malu mengungkapkannya dengan petugas karena kedua orangtuanya sudah lama cerai. Setelah digali dengan sabar, akhirnya pengakuan akan terungkap.Ternyata walinya ada dan dapat dihubungi. Kasus ini berbeda dengan kasus wali yang terputus, walinya beda agama, atau tidak diketahui rimbanya, termasuk walinya sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

Setelah diketahui secara pasti bahwa catin perempuan tidak mempunyai wali yang berhak, baru kita ambil langkah ketiga, dengan mempersilakan catin  perempuan membuat pernyataan didepan dua orang saksi dan diketahui pejabat setempat (Ketua RT dan Lurah) berdasarkan  hasil verbal yang sudah ada. Surat pernyataan ini dibuat untuk memperkuat verbal itu sendiri. Seandainya dikemudian hari timbul permasalahan yang tidak diinginkan, surat pernyataan ini  akan berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah.

Apabila langkah pertama sampai dengan ketiga selesai, kemudian hasil penelitian secara seksama menyimpulkan bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, berkas administrasi sudah lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan akad nikah dan pencatatannya.

Langkah-langkah penyelesaian masalah seperti yang diuraikan diatas, berbeda dengan masalah wali adhal. Untuk  menyelesaikan kasus wali adhol, disamping petugas melakukan langkah-langkah seperti yang tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata memang benar orang tuanya enggan menikahkan (adhalnya wali) , maka  langkah selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi  membuat surat  pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (N.9) yang ditujukan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah yang bersangkutan mendapat N.9 lalu mengadu ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya untuk mohon penetapan wali hakim adhal. Apabila sudah ada keputusan dan ada kekuatan hukum yang sah , dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta lengkap administrasinya, barulah PPN dapat melaksanakan akad nikah dan pencatatannya.

Di lapangan, terkadang masih ada sebagian petugas yang mengabaikan prinsip kehati-hatian seperti ini, tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Apalagi jika petugas  tergiur dengan iming-iming materi, berupa uang atau lainnya. Yang penting : nikah. Seperti kasus nikah wali hakim dengan alasan walinya jauh. Apabila ada seorang catin perempuan memberikan alasan walinya jauh atau enggan, seyogianya seorang petugas jangan mudah percaya. Perlu pemeriksaan yang teliti, siapa tahu orangtuanya masih ada. Atau, jika masih memungkinkan, perlu dicarikan solusi lain untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan cara wali berwakil, bukan dengan wali hakim. Karena nikah dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh, dikemudian hari dapat dituntut oleh orangtua (walinya). Jika ada tuntutan dari walinya, nikahnya dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :”Perkawinan  dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan. (Departemen Agama RI, 2003 hlm. 94).

Oleh karena itu seorang petugas tidak boleh gegabah mengambil keputusan tanpa didasari oleh hukum yang jelas, baik syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat difahami bahwa nikah wali hakim adalah merupakan solusi terakhir ketika wali nikah terputus, berbeda agama, tidak diketahui rimbanya, walinya ada dipenjara yang tidak bisa ditemui, wali sedang menjalankan Haji dan Umrah dan adhal wali.

G.  Penutup

Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim, baru bisa bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghaib atau adhal (enggan).

Kepala KUA atau petugas dilapangan harus ekstra hati-hati menyelidiki kebenaran fakta bila dikatakan seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya.

Masih ada sebagian petugas (Kepala KUA) yang mengabaikan peraturan dan hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.

DAFTAR PUSTAKA

1.      At-Tabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mahdhor, tt,

2.      Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku 1, 2001

3.       Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  RI, Kamus Bahasa Indonesia,    1991

4.      Sabiq, Sayid, 1971, Fiqhu as-Sunnah, Libanon, Daarul Kitab al-Arabi.

5.      Ahmad Azhar Basyir,   Hukum Perkawinan Islam,1989, yogyakarta

6.      Ghozali, Anda dan per nikahan,2005, Jakarta

7.      Ridha, Muhammad Rasyid, 1964, Tafsir Al-Manar, Jilid III dan V, Mesir,. Darul  Manar,

8.      Shan’ani, Muhammad bin Ismail, 1349. H, Subul as- Salam, Jzk 3, Mesir, Musthafa Babil Halabi

.9.    Bulughul Marom, al-Hadis no. 938, 1978,

10.    Nazaruddin Latif, Ilmu  perkawinan,2001,  Bandung

11.    Undang-Undang Nomor 22 tahun 1952 tentang Pencatatan Nikah

12.  Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  undang Nomor 1 tahun 1974.

        14.   Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

15.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/ 6/2005 tentang Jabatan Fungsianal Penghulu dan Angka kreditnya.

16.    Ridwan,M.Pd.I, Kedudukan wali hakim, jurnal Perspektif,BDK Palembang, 2008

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan”

  1. ANANDI says:

    KHI tidak tepat diartikan dengan Fiqh Minakahat ala Indonesia, yang tepat adalah Fiqh Ahwal al-Syakhsiyah (hukum Perdata Islam) ala Indonesia karena KHI tidak hanya memuat masalah munakahat, melainkan juga hibah, waris wakaf, dan wasiat.

Leave a Reply