Kepemerintahan Yang Baik | Website BDK Palembang

Kepemerintahan Yang Baik

(GOOD GOVERNANCE )

 Taufiqurrohman S*

 

Abstract:

Good Governance sebagai organisasi manajemen pembangunan yang solid dan disiplin bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik dan juga administratif, menjalankan anggaran dan juga penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk semua kegiatan publik mendapatkan lebih terkontrol dan dibenarkan (tanggung jawab), khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar dan disimak, Artikel ini membahas bagaimana sebenarnya pemerintahan yang baik itu secara luas.

 Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, responsibility

 Berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi mengalami perubahan signifikan dalam kondisi sekarang ini. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memunculkan paradigma baru yang dikenal dengan istilah Good Governance. Paradigma yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga donor internasional (seperti World Bank, UNDP, European Bank for Reconstuction and Development, dan Asian Development Bank) ini menegaskan pentingnya kesejajaran dan keharmonisan hubungan antara tiga elemen kunci: Negara, pasar dan masyarakat (Achwan, 2000). Konsep yang dilandasi semangat demokrasi dan ekonomi pasar ini disodorkan (kalau tidak bisa disebut ‘dipaksakan’) oleh lembaga donor kepada setiap negara yang menjadi ‘pasien’ mereka. Paradigma good governance dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara tiga pilar pokok yang terdiri atas penyelenggaraan negara yang bersih dan responsif, berkembangnya masyarakat madani, dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (Achwan, 2000). Ketiga pilar ini ditunjang oleh faktor kepercayaan (trust), baik yang menyangkut goodwill trust maupun competence trust.

Lemahnya corporate governance sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Yang menjadi persoalan, saat ini Indonesia justru sedang terpuruk dalam krisis kronis yang berkepanjangan. Jangankan pihak investor asing, masyarakat awam Indonesia sendiri bahkan sudah sulit mempercayai kesungguhan dan kemampuan pemerintah untuk membawanegara ini keluar dari jurang krisis. Kondisi ini diperparah dengan semakin ‘membudayanya’ praktik KKN (kolusi, korupsi, dan neoptisme), praktik ‘cosmetis accounting’ (manipulasi laporan keuangan), kerusuhan dan ancaman disintegrasi bangsa, degradasi moral akibat menjamurnya perdagangan obat-obatan terlarang dan masing banyak lagi. Kesemuanya saling kait-mengait dan pada gilirannya menciptakan permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang sangat kompleks dan pervasif.

 Pentingnya Good Corporate Governance

Corporate Governance meskipun bukanlah suatu konsep yang baru, tetapi dalam tahun 1990-an, terjadi suatu isu kepentingan global. Semakin tinggi kesadaran tentang kebutuhan Corporate Governance yang sehat merupakan bagian tanggapan terhadap sejumlah kegagalan korporat (corporate failures) yang besar. Kesadaran tentang hubungan antara suatu perusahaan dengan Stakeholdersnya. Pada saat ini semakin penting mempertimbangkan seberapa baik Corporate Governance diterapkan. Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditur, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Isu corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain itu corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau shareholder)

Menurut Linan (2000) terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip tersebut adalah :

  1. Keadilan (fairness) yang meliputi:

(a)  Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham

(b)  Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

  1.  Transparansi (transparancy) yang meliputi

a)    Pengungkapan informasi yang bersifat penting

b)    Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas

(c) Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.

  1. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi meliputi pengertian bahwa

a)    Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham

b)    Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen

c)    adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

  1. Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi

a)    Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan

b)    Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka

c)    Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan

d)    Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Corporate Governance yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal corporate yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (rate of return) yang normal.

Penerapan Corporate Governance yang baik memberikan manfaat sebagai berikut :

a)    Perbaikan dalam komunikasi

b)    Minimisasi potensial benturan;

c)    Fokus pada strategi-strategi utama;

d)    Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi;

e)    Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits)

f)     Promosi citra korporat (corporate image);

g)    Peningkatan keputusan pelanggan;

h)    Perolehan kepercayaan investor.

Menurut The Forum for Corporate in Indonesia, kegunaan dari Corporate Governance yang baik adalah

  • Lebih mudah memperoleh modal
  • Biaya modal (Cost of capital) yang lebih rendah
  • Memperbaiki kinerja usaha
  • Mempengaruih harga saham
  • Memperbaiki kinerja ekonomi

Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan yang bersifat jangka panjang.

Koperasi merupakan engine for wealth creation worldwide yang penting dan bagaimana perusahaan dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat mencapai fungsi penciptaan kemakmuran (wealth creating fuction), perusahaan harus beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan perusahaan memfokus pada tujuannya dan akuntabel untuk tindakannya. Dengan kata lain perusahaan perlu menetapkan aturan tata kelola perusahaan yang memadai dan kredibel. Banyak negara melihat praktik-praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik sebagai suatu cara untuk memperbaiki dinamika ekonomi dan dengan demikian memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik juga disoroti oleh turbulensi dalam pasar keuangan akhir-akhir ini.

Hadirnya Good Corporate Governance (GCG) dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Good Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Good Corporate Governance merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah shareholders, lenders, employees, executives, government, customers dan stakeholders yang lain. Dua hal yang menjadi perhatian utama konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (stakeholder) (YPPMI & Sinergy Communication, 2002).

Permasalahan yang timbul dalam GCG merupakan akibat adanya masalah keagenan yang muncul dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan struktur kepemilikan, terjadi ketidakselarasan kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu controlling dan minority shareholders. Seringkali controlling shareholders mengendalikan keputusan manajemen yang merugikan minority shareholders. Selain itu, struktur kepemilikan yang menyebar (manager-controlled) juga memberikan kontribusi lebih terhadap terjadinya masalah keagenen daripada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (owner-controlled). Namun demikian, Suad Husnan (2000)  menyatakan secara empiris ditemukan bukti bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.

Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada pemilik modal. Bagi perusahaan, laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor luar. Hal tersebut bisa dijelaskan dalam hubungan principal dan agent. Sebagai pengelola perusahaan, manajemen bertindak sebagai agen, sementara investor sebagai pemilik berperan sebagai principal.

Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontijensi, metode persediaan, jumlah saham beredar dan ukuran alternatif ,misalnya untuk pos-pos yang dicatat berdasar historical cost. Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannnya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar. Pertama, pengungkapan wajib (enforced/mandated disclosure), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kedua, pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Audit  sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas

Secara definitif good governance diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2000). Dari definisi tersebut dapat diambil satu kesimpulan dasar bahwa dalam kerangka good governance aspek penting upaya mewujudkan paradigma ini adalah transparansi dan akuntabilitas.

Dewasa ini praktik bisnis yang transparan dan accountable ternyata telah berkembang menjadi salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dibandingkan kinerja finansial dalam evaluasi investasi oleh para investor institusional diberbagai belahan dunia. Sesuai dengan konsep good governance, tuntutan transparansi dan akuntabilitas tersebut mengharuskan institusi publik (pemerintah) untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Institusi publik tidak lagi sekedar melakukan vertical reporting (pelaporan kepada atasan) tetapi juga melakukan horizontal reporting (pelaporan kinerja kepada masyarakat luas, termasuk DPR/DPRD, sebagai bentuk horizontal accountability). Harus diakui bahwa saat ini kedua laporan tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, namun memang harus diakui pula bahwa belum adanya standar akuntansi pemerintahan (institusi publik) yang baku membuat laporan-laporan tersebut hanya dibuat sekedar untuk formalitas belaka.

Paradigma GCG bertujuan menciptakan tata ekonomi, politik, dan sosial yang baik. Situasi yang didambakan setiap negara ini menuntut berbagai langkah trasnformasional untuk memberantas prakik-praktik kotor. Oleh sebab itu, setiap komponen dalam system ekonomi, politik maupun sosial harus saling terkait dan terkoordinasi dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih transparan, fair, dan bertanggung jawab. Sejak tahun 1979 pemerintah Indonesia memang telah bekerja sama dengan World Bank dan IMF melakukan studi pengembangan akuntansi pemerintahan dengan tujuan merancang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang terpadu, menyusun standar akuntansi pemerintah dan membentuk Pusat Akuntansi (Central Accounting Office). Realisasinya, pemerintah kemudian membentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai tugas pokok, (1) merumuskan dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta (2) merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan standar akuntansi pemerintah. Sebagai hasilnya pemerintah kini memiliki secara subtansial sistem prosedur serta teknik pencatatan untuk sistem akuntansinya walaupun memang masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Sedangkan penyusunan standar akuntansi saat ini masih terus dilakukan dan memerlukan waktu yang tidak pendek untuk pengembangannya (Partono, 2001). Untuk itu, pembenahan perlu dilakukan secara makro maupun mikro. Pembenahan dalam lingkup mikro tanpa didukung pembenahan secara makro tidak akan ada artinya, demikian sebaliknya.

Adanya sistem akuntansi pemerintahan ternyata kemudian terbukti tidak membuat akuntabilitas sektor publik terpenuhi. Masih banyak akuntabilitas tersebut “dipenuhi” hanya dengan kebijakan politis pemerintah yang sangat tidak populis. Berbagai penyelewengan dan penyimpangan yang tetap muncul harus diakui sebagai lemahnya sistem akuntansi sektor publik yang ada. Sistem akuntansi yang berdasarkan sistem anggaran tradisional (traditional budget system) yang hanya menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan (dana) saja tanpa melihat efisiensi penggunaan dana (kinerja) mengakibatkan praktek penyelewengan dan penyimpangan sangat mudah untuk dilakukan. Selain pembenahan sistem dan standar akuntansi sektor publik, maka untuk meminimalisir berbagai penyelewengan dan penyimpangan tersebut, aspek penting lain yang harus diperhatikan adalah masalah pengawasan dan pemeriksaan (audit). Sebab memperbaiki kinerja institusi publik bukan sekedar masalah teknis pelaporan belaka.

Di Indonesia saat ini telah ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga audit internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit eksternal pemerintah. Selain kedua lembaga tersebut, maka di setiap departemen (wilayah) biasanya ada Inspektorat Jenderal Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan pengawasan dan pemeriksa internal suatu departemen tertentu (Mardiasmo, 2000). Banyaknya lembaga audit tersebut ternyata tetap membuat penyelewengan dan penyimpangan (KKN) merajalela di Indonesia.

Dengan paradigma baru, maka pertanggungjawaban publik oleh pemerintah dapat diberikan dalam empat bentuk, yaitu: akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and legaly), proses (process accountability), program (program accountability) dan kebijakan (policy accountability) (Mardiasmo, 2000). Akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and legaly) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh institusi publik yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdaya publik.

Akuntabilitas proses (process accountability) merupakan bertanggungjawaban yang terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Audit terhadap akuntabilitas ini meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan sistem akuntansi manajemen, prosedur administrasi dan struktur organisasi pemerintah. Pengauditan terhadap akuntabilitas proses dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang telah ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan tersebut. Pengauditan proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik, sehingga harus dicermati apakah proes tender tersebut telah dilakukan secara fair melalui compulsory competitive tendering contract (CCTC) ataukah dilakukan melalui pola KKN. Akuntabilitas program (program accountability) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak serta apakah pemerintah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

Pengauditan terhadap akuntabilitas program (program audit) pada dasarnya merupakan manisfestasi pemeriksaan efektivitas institusi publik. Sedangkan akuntabilitas kebijakan (policy accountablity) merupakan pertanggungjawaban pemerintah (institusi publik) yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai eksekutif yang diberikan kepada legislatif dan masyarakat luas. Dengan kompleksnya proses audit tersebut, maka sudah selayaknya pertanggungjawaban pemerintah direformasi sistem pemeriksaaannya, dari conventional audit menjadi value for money audit (VFM). Jika dalam audit konvensional lingkup pemeriksaan ditekankan pada audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit) maka dalam pendekatan baru tersebut selain audit terhadap keuangan dan kepatuhan juga dilakukan audit terhadap kinerja pemerintah (performance audit), yang meliputi audit operasional (operational audit) dan efektivitas audit (program audit). Sehingga semua aspek aktivitas institusi publik dapat diawasi dan diperiksa untuk meminimalisir berbagai praktek kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Value for money pada dasarnya dicapai ketika institusi publik melaksanakan tugasnya dengan standar tinggi dan biaya yang rendah atau tugas yang ada dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Karena informasi publik seharusnya dapat menunjukkan apa saja yang telah diperoleh dengan penggunaan sumberdaya publik. Sehingga VFM audit tidak sekedar melihat aspek ketaatan dan keuangan, melainkan juga mengarah pada hubungan input dan output suatu aktivitas publik, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya dengan audit jenis ini semua tindakan yang mengarah pada praktek KKN atau yang memicu praktek KKN dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat diantisipasi secara tepat (Arifin, 2001). Selain proses pemeriksaan yang menyeluruh disetiap aktivitas publik, maka hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemauan pemerintah dalam menjalankan transparansi hasil pemeriksaan tersebut kepada masyarakat luas.

Harus diakui bahwa selama ini jarang sekali didengar oleh masyarakat hasil pemeriksaan lembaga audit sektor publik (BPKP dan BPK). Padahal dengan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut akan ada tiga implikasi positifnya, yaitu (1) meningkatkan kredibilitas pemerintah, khususnya jika hasil pemeriksaan tersebut diikuti dengan proses penegakan hukum (law enforcement); (2) masyarakat akan lebih antusias dalam memberikan informasi mengenai tindak kecurangan penggunaan kekayaan negara kepada pemerintah; (3) secara psikologis mencegah aparat pamerintah yang berpotensi melakukan KKN (upaya preventif) (Arifin, 2001). Namun memang pada akhirnya semua konsep dan paradigma tersebut akan menjadi sekedar “teori” belaka jika pemerintah sendiri tidak mempunyai niat untuk menjalankannya. Berbagai peraturan dan hukum bagaikan “pisau tumpul” tanpa ada political will untuk menegakkan aturan dan hukum tersebut. Namun memang harus diakui bahwa KKN di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, di satu sisi ada masyarakat sedangkan di sisi lain ada aparat pemerintah. Seperti halnya hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply) antara masyarakat dan aparat, yang akan membentuk “titik equilibrium“ KKN, sehingga untuk memberantasnyapun bukan hanya membenahi  sikap dan mental aparat, namun juga sikap dan mental masyarakat.

Kesimpulan

Paradigma Good Corporate Governance membutuhkan kerja keras, upaya holistik dan tanggung jawab bersama dalam realisasinya. Dengan demikian, implementasi paradgma ini bukan sekedar impossible mission. Sebagai institusi publik, sudah selayaknyalah pemerintah dapat menjadi penyelanggaraan organisasi yang bersih dan responsif. Dalam kerangka paradigma GCG, kondisi krisis yang terjadi sudah harus dieliminir, karena dapat menyebabkan kerugian negara.

Untuk memutus mata rantai krisis kepercayaan yang menjadi kendala utama bagi terwujudnya GCG di Indonesia, pengalaman negara lain bisa dijadikan benchmarks atau standar pembanding. Transparansi dan akuntabilitas ini pada intinya dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem dan standar akuntansi sektor publik serta sistem pemeriksaan (audit) yang selama ini digunakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Achwan, R, 2000. “Good Governance”: Manifesto Politik Abad 21, Kompas, 28 Juni.

Arifin, Johan, 2001. “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi di Bidang Auditing”, Artikel, di-download dari internet tanggal 25 Juni.

David K Linnan, 2000. “Keberadaan Good Corporate Governance dalam masyarakat Bisnis Sekarang dan Masa mendatang”. Makalah Program Magister Hukum. UGM.Yogyakarta.

Dinnul Alfian Akbar, Good Corporate Governance : Refleksi Untuk Kondisi Yang Lebih Baik, Nurani, Vol. 6, No. 1, Juni  2006

Djani, Luky, 2001. “Mungkinkah Korupsi Diberantas”, artikel, di-download dari internet tanggal 25 Juni.

Langseth, Petter, 2000. “Bagaimana Memerangi Langsung Praktek Korupsi”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret.

Mardiasmo, 2000. “Value For Money Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Akuntabilitas Publik”, Makalah.

Partono, 2001. “Perjalanan Panjang Pengembangan Akuntansi Pemerintah Indonesia”, Artikel, di-download dari internet tanggal 25 Juni.

Suad Husnan, 2000. Corporate Governance di Indonesia: Pengamatan terhadap Sektor Corporate dan keuangan. Makalah, Program magister hukum. UGM Jogyakarta.

Wahyundaru, Sri Dewi, 2001. “Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah”, artikel, di-download dari internet tanggal 25 Juni.


       * Widyaiswara Madya BDK Palembang.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply