PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM | Website BDK Palembang

PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM

PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM

Oleh :

Mukmin Mukri

Widyaiswara Ahli Pertama BDK Palembang

PENDAHULUAN

Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, dan sejahtera, serta terpeliharanya keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim adalah putus wali, wali mafqud atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali ’adhal. faktor yang ditemukan adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin dan penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

PEMBAHASAN

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mahzab Syafi’i. Dalam hubungan perkawinan antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu Miitsaaqan ghaliizhaan, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (Al Qur’an Surah An Nisa’: 21). Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dah rahmah.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut hukum Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Adanya perbedaan pendapat di antara para Ulama mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa yaitu bagi Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan adalah penting dan menjadi syahnya pernikahan, sedangkan Hanafi mengemukakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya pernikahan. Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wali Hakim, wali nasab ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh pejabat KUA Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian di KUA.

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim adalah sebagai berikut:

  1. Putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
  2. Wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya.
  3. Wali adhal atau enggan.

Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.

Hendaknya di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur secara tekstual mengenai keberadaan wali hakim dalam pernikahan, karena secara faktual dalam penerapannya wali nikah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ijab akad nikah dalam pelaksanaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Idris Ramulyo, Mohd. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1988. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Sosroatmodjo, Arso & Wasit Aulawi. 1978. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta:  Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta.

Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Syahar, Saidus. 1976. Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Alumni: Bandung.

Yunus, Mahmud. 1986. Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali. PT.Hidakarya Agung. Jakarta.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply