WAKAF DAN PERMASALAHANNYA | Website BDK Palembang

WAKAF DAN PERMASALAHANNYA

WAKAF DAN PERMASALAHANNYA

Oleh

Taufiqurohman S

(Widyaiswara Ahli Utama BDK Palembang)

 

Pendahuluan

Dalam bahasa Arab term wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan, tidak dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi. Di Indonesia kata wakaf dapat bermakna sebagai objek yang diwakafkan, atau pun sebagai institusi. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, term wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertiannya sebagai Objek yang diwakafkan (Praja, 1995: 6). Definisi wakaf di Indonesia dapat dilihat dalam PP No 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadatan atau keperluan umum lainnya sesua dengan ajaran Agama Islam”.

Apabila dikaitkan dengan pihak penerima wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

  1. Wakaf ahli, yakni wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga dan anggota keluarga dan keturunan si wakif. Wakaf jenis ini disebut wakaf dzurriy (wakaf untuk sanak keluarga); wakaf ahli ini bila dihubungkan dengan teori ingqiradl, yakni kesinambungan institusi wakaf tersebut, maka terdapat kaidah: “Jika wakaf ahli terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi”. Wakaf ahli ini memiliki manfaat yang bertujuan untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) tidak jatuh miskin. Wakaf jenis ini menghindari penggunaan harta oleh ahli wari secara boros, dan menghindarkan dari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali. Pemberian mandat atau hasil dari benda wakaf pihak mustahik akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga.
  2. Wakaf khairi yakni suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh si wakif untuk tujuan umum(Praja, 1995: 6). Adapun wakaf khairi manfaatnya lebih besar dari pada wakaf ahli dilihat dari pendayagunaannya, bagi kesejahteraan umum. Pada tingkat yang mapan lembaga ini dapat menjadi equilibre sosial, ekonomi, bahkan politik (Praja, 1995: 30).

 

Fiqih Wakaf

Wakaf  merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih dominan pada nilai ibadah sosial, hal ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal shalih, shadaqah dan infak. Dalam fiqh klasik, wakaf biasanya diharuskan mengandung tiga syarat, yakni: a) barang yang diwakafkan itu berupa barang tetap yang dapat diambil manfaatnya; b) yang diberi wakaf sudah jelas, bukan yang akan ada, jadi tidak boleh berwakaf  kepada orang yang belum lahir atau orang yang sudah meninggal, masjid yang belum ada dan sebagainya; c) barang yang diwakafkan bukan barang haram (Azizy, 2004: 122).

Yang perlu ada ketegasan dalam pengelolaan wakaf adalah harta wakaf ini merupakan “Dana Umat” yang pemanfaatannya harus untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang atau badan hukum ataupun pengurus. Sudah saatnya dihindari penggunaan dana secara konsumtif, yang berarti harus adanya pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum dan sebagai kelanjutannya harus ada skala prioritas dalam pemanfaatan harta wakaf. Dalam hal ini diperlukannya suatu manajemen pengelolaan wakaf yang jitu dan handal agar pemanfaatan harta wakaf lebih dirasakan manfaatnya oleh umat.

Perkembangan Hukum Perwakafan di Indonesia

Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh masyarakat Islam, yakni paham Syafi’iyah dan adat kebiasaan. Pada tahun 1905 dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda BS No. 6196 tanggal 31 Juni 1905, BS ini menyatakan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan meminta izin kepada Bupati dan agar Bupati mendaftarkan tanah wakaf dan masjid-masjid, namun peraturan ini dianggap alat untuk membatasi ibadah umat Islam. Kemudian pada tahun 1931 dikeluarkan kembali BS No. 12573 yang isinya adalah agar tanah yang dibangun masjid terlebih dahulu si wakif harus meminta izin penguasa, yakni pemerintah Hindia Belanda. Izin ini dimaksudkan agar tanah yang dibangun di kemudian hari tidak tidak terganggu atau digusur untuk pembanunan tata kota. BS ini pun dianggap oleh umat Islam sebagai pembatasan terhadap ibadah (Praja, 1995: 32).

Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kembali BS No. 13390 pada tanggal 24 Desember 1934, BS ini tidak hanya mengatur tentang tanah wakaf dan pembangunan masjid, namun juga mengatur tentang perizinan shalat jum’at. Sebagaimana BS selanjutnya, BS ini pun tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat Islam, dan tanah wakaf tetap tidak didaftarkan kecuali sebagian kecil saja. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kembali BS No. 113480 pada tahun 1935, BS ini memerintahkan kepada para bupati untuk mendaftarkan tanah wakaf, dan orang yang mewakafkan tanahnya harus terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati, kemudian Bupati melaporkannya kepada Kadaster dan melaporkannya kebagian pajak untuk membebaskannya dari beban pajak.

Main Idea BS tahun 1935 ini hampir sama dengan apa yang terkandung dalam PP No. 28/1977. BS ini juga tidak mendapat sambutan masyarakat, walaupun konon kabarnya BS ini dibuat sesuai dengan keyakinan masyarakat Islam pada zamannya bahwa wakaf itu harus mu’abbad (kekal) sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan yang menjamin terlaksananya keyakinan tersebut dan lembaga wakaf tidak terganggu bila ada kepentingan umum lainnya.

Lahirnya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 merupakan unifikasi hukum tanah di seluruh Indonesia yang turut memperkokoh dasar hukum perwakafan, khususnya perwakafan tanah milik. Pasal 14 UU Pokok Agraria menyebutkan: “           Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rancangan umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan lainnya, sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa (Praja, 1995: 34)”. UU Pokok Agraria pasal 49 menyebutkan tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial yang berbunyi:

  • Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk kepentingan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial;
  • Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasakan langsung oleh negara dengan hak pakai;
  • Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari UUPA ini maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat sebagai pelaksana PP No. 10/1961 tentan Pendaftaran Tanah dan PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dibuat oleh Menteri Agama, dan kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No1 Tahun 1978 sebagai pelaksananya maka dikeluarkanlah Instuksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977. Selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum dan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia sampai saat ini belum meliputi seluruh bentuk perwakafan. Selama ini baru terdapat peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik yang merupakan kelanjutan dari undang-undang Pokok Agraria. Peraturan perundang-undangan yang ada tersebut belum mampu memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam PP 28 Tahun 1977 hanya berkisar pada perwakafan tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur, dimana benda wakaf ini menjadi variable penting dalam pengembangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena benda-benda bergerak di Indonesia belum diatur dalam suatu perundang-undangan, sehingga perwakafan di Indonesia sulit dikembangkan. Disamping itu, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah kebanyakan nazir wakaf kurang profesional dalam mengelola wakaf dan mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.

Mengingat pentingnya undang-undang wakaf yang dapat mendukung pengelolaan wakaf secara produktif, sudah selayaknya Umat Islam Indonesia mendukung pemerintah yang saat ini sedang menyiapkan RUU Wakaf. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia memang menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan, sehingga kemauan umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil. Kendala-kendala formil ini sangat memberikan warna pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang masih jauh dari harapan. Ada beberapa alasan mengapa kendala formil menjadi hambatan dalam pemberdayaan wakaf, yakni:

  • Masih belum terintegralkannya peraturan teknis pengelolaan wakaf.
  • Karena masih adanya kelemahan dalam peraturan hukumnya, maka persoalan wakaf belum dapat memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, nazir dan mauquf ‘alaih (penerima wakaf) baik perorangan, kelompok maupun badan hukum. Hal ini berakibat pada kurangnya rasa tanggung jawab karena belum adanya sanksi bagi pelanggaran atau penyimpangan pengelolan wakaf.
  • Peraturan perundang-undangan yang ada sangat terbatas dalam mengatur lingkup perwakafan, misalnya hanya mengatur tanah hak milik, namun tidak mengatur tentang dana cash, hak kepemilikan intlektual dan surat-surat berharga lain (Departemen Agama, 2004: 111-112).

Kondsi peraturan perundang-undangan tentang wakaf di negeri ini belum memadai dan secara tidak langsung menghambat optimalisasi pengelolaan potensi wakaf secara umum, hambatan ini akan dapat dikurangi bila peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sedang disiapkan segera diundang-undangkan. Karena peraturan yang ada hanya pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak.

RUU Wakaf yang diajukan pemerintah merupakan hasil dari rumusan Konsepsi Fiqh Wakaf baru di Indonesia yang meliputi:

  • Benda yang diwakafkan. Dalam peraturan yang ada hanya menyangkut perwakafan benda yang tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan RUU yang diajukan pemerintah juga menyangkut wakaf uang (cash wakaf), saham atau surat-surat berharga lainnya.
  • Persyaratan nazir. Harus berupa badan hukum, karena berdasarkan pengalaman, nazir perseorangan lebih banyak membuka peluang penyelewengan atau pengabaian terhadap tugas-tugas kenaziran, dan persyaratan nazir mengacu pada persyaratan profesional, serta adanya pembatasan masa jabatan nazir agar nazir bisa dipantau kinerjanya dan hak-hak nazir yang merupakan penguangan dari UU yang telah ada.
  • Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan. RUU yang sedang diajukan paling tidak menyangkut dua aspek, yakni 1) Aspek pemberdayaan dan pengembangan; 2) Perlunya sebuah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional serta untuk mebina nazir (Departemen Agama, 2004: 113-116).

Pada saat ini upaya mengembangkan potensi wakaf terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi hukumnya, peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh para ilmuwan, praktisi dan masyarakat. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa lembaga pengelola wakaf secara produktif dan diperbaharuinya fikih wakaf Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tahun 2004. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah cara mengelola dan mengembangkan wakaf  yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat.

Dalam kaitan ini ada baiknya kita perhatikan kasus investasi wakaf masjid yang dikembangkan di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kiro dan Damaskus. Di kota-kota tersebut masjid yang ada banyak dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama. Lantai satu digunakan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak sekolah, lantai ketiga digunakan untuk balai pengobatan dan lantai keempat digunakan untuk ruang pertemuan serbaguna. Wakaf yang ada perlu diolah dengan sistem profit yang menjamin pengembangan investasi wakaf, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan yang cukup besar sehingga dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Pengelolaan Wakaf Tunai

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul bahkan dalam kajian fiqh klasik yang seiring dengan itu muncul revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif maqashid al-syari’ah yang bermuara pada maslahah al-mursalah.  Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf Certificate telah memberikan  kombinasi alternatif solusi  dalam mengatasi krisis kesejahteraan (Departemen Agama, 2004: 140-142).

Model wakaf tunai sangat menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi kontemporer. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber dana abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan modal melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang aman. Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam reksadana syari’ah yang dihimpun oleh Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil (Departemen Agama, 2004: 142).

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan memberlakukan UU pengelolaan zakat No. 38 Tahun 1999.

Mengingat perlunya suatu pedoman tentang Wakaf Tunai ini maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pata tanggal 28 Safar 1423 H atau 11 Mei 2002 M mengeluarkan keputusan fatwa MUI tentang “Wakaf Uang” yang isinya adalah:

  • Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
  • Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
  • Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh);
  • Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i;
  • Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Departemen Agama, 2004: 196-197).

Fatwa MUI ini didasarkan pada  dalil-dalil yang terdapat dalam nas al-Qur’an dan al-Hadits serta pendapat Ulama, antara lain dalam surat al-Imran ayat 92 yang artinya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

 “Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Adapun hadits yang dijadikan sandaran adalah hadits riwayat Ibnu Umar yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khatab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia dating kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.(H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai)

Wakaf tunai ini telah dibahas oleh ulama terdahulu, seperti Imam Zuhri (w 124 H) berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha yang keuntungannya dapat disalurkan pada mauquf ‘alaih . sementara ulama mutaqaddimin dari kalangan Hanafi, yakni Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu juga membolehkan mewakafkan uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas istihsan bi al-Urf, dan pendapat ini juga didukung oleh Imam Syafi’i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur.

Dalam hal ini Said Agil Husin al-Munawar berpendapat bahwa  petunjuk tentang wakaf dalam al-Qur’an sangat umum dan bersifat global, wakaf masuk dalam kategori infak yang berarti membelanjakan sebagian harta dijalan kebaikan, pada pemberian ini tidak disyaratkan ukuran harta yang dimiliki dan dikeluarkan melainkan sesuai kesanggupan. Petunjuk yang bersifat umum mengenai wakaf ini memberikan kesempatan kepada umat islam untuk merealisasikannya sesuai dengan kondosi local dan zaman. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Didin Hafiduddin bahwa wakaf tunai dibenarkan secara syari’ah, dengan catatan uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara.

Refrensi :

Al-Alabij, Adijani. 2004, Perwakafan Tanah DI Indonesia: Dalam Teori dan Ptaktek.PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Departemen Agama 2004, Fiqh Wakaf. Proyek Peningkatan   Pemberdayaan Wakaf  Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelolaan Haji.

Departemen Agama, 2004, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. Proyek Peningkatan     Pemberdayaan Wakaf  Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelolaan Haji.

Departemen Agama, 2004, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelolaan Haji.

Muchsin, 2004, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia.  “IBLAM”: Jakarta.

Praja, Juhaya S., 1995, Perwakafan di Indonesia, Yayasan Tiara Bandung.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply