Wawasan Islam Tentang Pluralitas, Kehidupan Sosial dan Kerjasama Kemanusiaan | Website BDK Palembang
cheap viagra generic viagra complimenter Mackinaw

Wawasan Islam Tentang Pluralitas, Kehidupan Sosial dan Kerjasama Kemanusiaan

oleh 

Drs.Taufiqurrohman S, M.Pd.I

(Widyaiswara Madya BDK Palembang)

 

Abstrak

Agama dan masyarakat mempunyai jalinan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Karena yang beragama adalah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam konteks itulah agama sebagai sumber nilai, sumber etika dan pandangan hidup bagi manusia beragama dapat diperankan dalam kehidupan masyarakat. Fakta sosial historis menunjukkan bahwa seluruh umat manusia tidak akan mengikuti agama yang sama. Penganut agama yang berbeda-beda dalam sejarah kemanusiaan selalu ada. Dalam Al-Quran disebutkan sebuah diktum kenabian bahwa Allah tidak berkehendak agar semua orang menjadi mukmin (QS, 10: 99). Suatu kenyataan pula dihadapan kita bahwa umat manusia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Al-Quran memberi petunjuk dan pedoman bagi umatnya agar mau menerima kenyataan adanya penganut agama-agama lain dalam kehidupan sosial mereka. Karena perbedaan itu selalu ada dan kita hidup di tengah-tengah kenyataan pluralitas penganut agama, maka kita harus menerima kenyataan tersebut, dan karena itu pula kita harus bekerja sama pada berbagai segi kehidupan yang memungkinkan.

Kata Kunci    

Pluralitas, berbeda-beda dan bekerjasama.

Pendahuluan

Sudah menjadi kesepakatan nasional bangsaIndonesiabahwa ada dua sasaran penting yang hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses pembangunan nasional dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Dua sasaran ini saling berkait bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Pembangunan sektor agama sebagai bagian pembangunan nasional merupakan sikap peduli pemerintah bersama masyarakat Indonesia terhadap pembangunan aspek spiritual. Urgensi pembangunan mental spiritual ini karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bersosok religius, yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai masalah sentral dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diformulasikan dalam kalimat : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesadaran akan pentingnya kerukunan hidup beragama di tubuh bangsaIndonesiakarena secara historis agama-agama Hindu-Buha, Katolik-Protestan dan Islam telah menjadi agama pribumi di tanah air ini. Artinya keberadaan agama-agama ini bukan baru berjumpa atau baru saling kenal, tapi sudah lama hidup bergaul bersama sebagai satu bangsa, berbicara dalam satu bahasa dan hidup di dalam satu tanah air,Indonesia. Karena itu kedudukan dan penilaian nasional yang diberikan kepada agama-agama tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Sedangkan kesadaran dari sudut ajaran agama mengajarkan toleransi, solidaritas, kebebasan, kedamaian dan sebagainya.

Sosialisasi dan Inkulturasi Nilai-Nilai Agama

Paradigma pemikiran pentingnya peranan agama atau implementasi asas iman dan takwa dalam pembangunan karena yang beragama adalah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Karena itu agama dan masyarakat mempunyai jalinan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama adalah sumber nilai dan norma yang bersifat universal yang dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam menghadapi dunia nyatanya. Disinilah peran positif agama, disamping mempunyai peran negative, yaitu merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian manusia. Bahkan dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial belum menjadi manusia sepenuhnya tanpa agama (Nilsen, 1980: 9). Dalam perspektif Al-Quran dinyatakan bahwa kualitas kemanusiaan manusia beriman terletak pada keimanan dan ketakwaannya (QS. 49: 13). Manusia takwa adalah manusia yang mampu memimpin dan mengendalikan diri untuk melaksanakan perintah Allah, mampu memimpin dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan larangannya baik yang berhubungan dengan Allah maupun berkaitan dengan urusan dunia. Untuk mencapai predikat takwa maka perlu upaya menyerasikan atau mengintegrasikan dimensi keyakinan (tauhid), dimensi peribadatan (syariah), dimensi akhlak (etika) dan dimensi keduniaan (muamalah) yang terdapat dalam ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Karakteristik iman sebagai fondasi ajaran agama akan membentuk manusia beriman. Manusia beriman mengimplementasikan hablumminallah dan hablumminannas secara seimbang dan terpadu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks itulah agama sebagai sumber nilai, sumber etika dan pandangan hidup bagi manusia beragama dapat diperankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pembangunan bangsa. Karena agama mengandung beberapa faktor. Pertama, faktor kreatif, yaitu ajaran agama dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif dan kreatif. Kedua, faktor inovatif, yaitu ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ketiga, faktor sublimatif, yaitu ajaran agama dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia tidak hanya hal keagamaan tapi juga yang bersifat keduniaan. Keempat, faktor integrative, yaitu ajaran agama dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya baik secara individual maupun secara kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup (Nurdin: 400).

Untuk itu ajaran agama perlu dipelajari, diketahui, diyakini dan dihayati secara utuh dan diamalkan dalam kehidupan baik secara individual maupun secara kolektif, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Karena ajaran agama yang diketahui, diyakini dan dihayati secara utuh akan menumbuhkanlimadimensi dalam diri manusia beragama yang kemudian menjadi kepribadiannya. Pertama, dimensi keyakinan, yaitu pandangan teologis yang menumbuhkan keyakinan akan kebenaran agamanya. Kedua, dimensi praktek keagamaan, yaitu kesadaran untuk melaksanakan peribadatan sebagai bukti komitmennya terhadap kebenaran agamanya. Ketiga, dimensi pengalaman yaitu pengalaman pribadi yang bersifat transcendental. Keempat, dimensi pengetahuan yaitu manusia beragama harus mengetahui ajaran agamanya dalam berbagai aspeknya. Kelima, dimensi pengaruh yaitu adanya pengaruh dari keyakinan, peribadatan, pengalaman dan pengetahuan agamanya dalam kehidupan sehari-hari (Yinger, 1970: 26-27).

Bertolak dari pandangan di atas, agama dapat diperankan dalam pembangunan karena Islam umpamanya, ajarannya tidak hanya berkenaan dengan system keyakinan dan system peribadatan, tapi juga mencakup system etika dan aspek-aspek sosial atau kehidupan duniawi. Jika demikian, dan dalam kaitan dengan memfungsikan faktor-faktor yang dikandung agama dan internalisasi dimensi-dimensi tersebut yang kesemuanya tergantung pada manusianya, maka masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas keberagamaan umat. Peningkatan kualitas keberagamaan berkaitan dengan membentuk pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran agama dan penghayatannya baik tentang Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi bagi system ajaran agama, maupun tentang nilai ajaran agama yang ideal dalam kaitannya dengan segi-segi kehidupan duniawi. Pengetahuan, pengalaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan benar akan membentuk sikap dan perilaku yang religius.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah, para pendidik, ulama, pemimpin agama, cendikiawan dan intelektual mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama agar benar-benar menjadi bagian integral dari kepribadian umat sehingga membudaya dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun kolektif. Untuk itu harus dibuat hubungan dialogis antara nilai-nilai ajaran yang normative dengan realitas dinamika kehidupan penganutnya, atau membuat nilai-nilai dan norma ajaran agama berdialektika secara kreatif dengan realitas kehidupan sosial dan duniawi. Jadi informasi ajaran agama kepada masyarakat tidak hanya ajaran yang bersifat formal atau ibadah ritual, tapi juga aspek-aspek lain yang menyentuh segi-segi nyata kehidupan umat.

Oleh karena itu tugas kaum ulama, cendikiawan dan intelektual adalah memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis yang tajam dan dapat memainkan peranan dalam kehidupan sehari-hari (Kuntowijoyo, 1983: 72). Yaitu pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dengan dunia empiris. Karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, dimana agama tidak boleh sekadar menjadi pemberi legitimasi terhadap system sosial yang ada, melainkan harus memperhatikan dan mengontrol perilaku system tersebut (Ibid). dalam konteks ini, reinterpretasi harus dilakukan terhadap ajaran dasar Islam. Pertama, penafsiran sosial terhadap ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Kedua, mengubah cara berpikir subyektif ke cara berpikir obyektif dalam memahami ajaran agama sehingga ia dapat disuguhkan pada cita-cita obyektif. Ketiga, menerjemahkan ajaran Islam yang normative menjadi teoritis. Keempat, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris (Kuntowijoyo, 1993: 283-285). Dengan kata lain pemahaman keagamaan harus dibawa pada dataran realitas kekinian yang empiris, dari pemahaman refleksi-normatif kepada refleksi-aktual dan empiris, sehingga pemahaman keagamaan yang demikian penganut agama dapat menyikapi kenyataan-kenyataan yang empiris menurut perpektif ketuhanan.

Pemahaman keagamaan dengan cara-cara tersebut akan menampilkan ajaran agama pada level praksis-aktual. Sebagai contoh ajaran tentang mencari kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan sejahtera di akhirat sekaligus dikaitkan dengan konsep etos kerja dan perilaku yang berkeseimbangan, ajaran tentang zakat dikaitkan dengan jaminan sosial dan keadilan sosial, ajaran tentang musyawarah dikaitkan dengan keterbukaan dan kebebasan, ajaran tentang tolong menolong dikaitkan dengan konsep kerjasama antara anggota umat, antara umta bergama dan dengan pemerintah dan sebagainya.

Islam Tentang Pluralitas dan Kehidupan Sosial

Bangsa kita adalah masyarakat yang bercorak pluralitas karena ia terdiri dari penganut agama yang berbeda-beda. Hamper semua agama-agama besar dunia dan formal (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) eksis dan memiliki penganut di negeri ini. Masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW juga adalah masyarakat yang plural atau heterogen yang erdiri dari komunitas Arab Muslim (Ansar dan Muhajirin), komunitas Arab Madinah yang paganis, komunitas Yahudi, golongan munafik dan bertetangga baik dengan komunitas Kristen yang tinggal di Najran. Dengan demikian terdapat titik persamaan latar belakang sejarah dan sosio-kultural antara masyarakat Madinah dan masyarakatIndonesia, yaitu masyarakat-masyarakat berpologi pluralistik. Persamaan lain adalah ide yang melatarbelakangi penerimaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh semua penganut agama bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sosial politik bersama. Piagam Madinah pun yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disetujui dan diterima oleh semua komunitas penganut agama dan keyakinan bertujuan untuk mempersatukan mereka dalam kehidupan sosial politik bersama (Pulungan, 1993: 5).

Fakta sosial historis tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia tidak akan mengikuti agama yang sama. Penganut agama yang berbeda-beda dalam sejarah kemanusiaan selalu ada. Dalam Al-Quran disebutkan sebuah dictum kenabian bahwa Allah tidak berkehendak agar semua orang menjadi mukmin (QS, 10: 99). Dia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dengan wahyu, dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya (QS, 18: 20). Dan terbukti pula dalam sejarah kerasulan walaupun para rasul Allah sangat menghendaki agar seluruh umatnya beriman kepada Allah, namun sebagian besar manusia tetap tidak beriman (QS, 12: 103). Suatu kenyataan pula dihadapan kita bahwa umat manusia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu selalu ada dan kita hidup di tengah-tengah kenyataan pluralitas penganut agama, maka kita harus menerima kenyataan tersebut, dank arena itu pula kita harus bekerja sama pada berbagai segi kehidupan yang memungkinkan.

Dengan begitu Al-Quran memberi petunjuk dan pedoman bagi umatnya agar mau menerima kenyataan adanya penganut agama-agama lain dalam kehidupan sosial mereka. Karena itu kitab suci terakhir itu menggariskan pula secara tegas kode etik dan moral bagi umat Islam dalam menghadapi komunitas-komunitas agama lain. Al-Quran menyatakan yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam menerima suatu agama” (QS, 2: 256); “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulaj beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang beriman” (QS, 10: 99); “Dan katakanlah kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kaumu, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri” (QS, 29: 46). Kemudian Allah memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai kode etik dan moral pergaulan dengan penganut agama dan keyakinan lain, yaitu berlaku baik dan adil terhadap mereka, jika mereka tidak berlaku zalim.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagi kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. 60: 8-9).

Al-Quran membolehkan orang-orang mukmin menjalin hubungan kerjasama dengan golongan lain yang berbeda akidah, dengan syarat golongan tersebut tidak memusuhi mereka yang mukmin. Sebaliknya ayat kedua melarang orang-orang mukmin menunjukkan sikap bersahabat dengan golongan berbeda agama, dengan syarat bila mereka memusuhi orang-orang mukmin. Kebolehan dan larangan dalam dua ayat tersebut tidak bersifat muthlaq melainkan muqayyad atau bersifat temporer, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab seperti membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan dan mewujudkan kerukunan untuk kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial (Pulungan, 1994: 238). Yusuf Ali mengomentari ayat tersebut mengatakan bahkan dengan kaum kafir pun kita harus bertindak secara baik dan adil kecuali mereka itu congkak dan berupaya menghancurkan iman kita, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar kita sendiri (Ali, 1989: 1534). Karena itu Allah melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara sebaik-baiknya. Tapi terhadap yang zalim dari kalangan mereka, yaitu mereka yang membantah kebenaran dan menyatakan permusuhan, orang mukmin boleh memberikan balasan yang setimpal (QS. 29: 46).

Keterangan ayat-ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengandung ajaran tentang pluralitas keagamaan umat manusia, dan karena itu Islam membenarkan toleransi dan kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap penganut agama lain. Semua komunitas manusia sekalipun berbeda agama dan keyakinan diakui eksistensinya oleh Islam dan berhak hidup sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran tentang adanya kemajemukan keagamaan umat manusia, menurut Ibn Taimiyah, adalah suatu “prinsip yang agung” yang harus dipelihara dengan baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Ibn Taimiyah, 3, 1962: 60).

Ajaran tersebut dapat dijadikan landasan membina persaudaraan atau solidaritas antar pemeluk agama atas dasar kemanusiaan, karena dari segi kemanusiaan seluruh manusia adalah sama dan bersaudara. Dalam Al-Quran terdapat pandangan antropologis bahwa walaupun manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (QS. 49/13), tapi pada hakikatnya seluruh manusia adalah umat yang tunggal (QS. 2: 213). Muhammad Abduh ketika membahas konsep ummat mengakui bahwa agama salah satu faktor perekat sosial, tapi bukan satu-satunya. Masih aada faktor perekat sosial yang lebih universal, yaitu unsure kemanusiaan. Unsure yang sangat dominant dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia suka bekerjasama dan membentuk organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa itu menurut Ibn Khaldun, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan sempurna (Ibn Khaldun: 41).

Nabi Muhammad SAW ketika membuat Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) atau Konstitusi Madinah (Dustur al-Madinah), perjanjian tertulis untuk mengatur kehidupan sosial politik komunitas Islam dan non Islam menggunakan kata ummat (umat) dalam dua pengertian. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin-muslim adalah umat yang satu, ttermasuk golongan lain. Penggunaan kata ummat di sini bersifat eksklusif dan dasarnya adalah “persaudaraan seagama”. Tapi pada pasal 25 dinyatakan bahwa kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Penggunaan kata ummat di sini bersifat inklusif dan dasarnya adalah “persaudaraan sosial dan kemanusiaan”, al-ukhuwah al-ijtima’iyah wa al-insaniyah (Pulungan, op. cit., 184). Karena itu tepat komentar Nurcholish Madjid: “Muhammad SAW tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum Muslimin” (Majid, 1983: 12). Tetapi beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah baik yang menerima maupun yang menolak risalahnya. Perbedaan akidah tidak menjadi alas an untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gerakan Nabi mempersatukan penduduk Madinah menjadi satu umat, menurut Watt, merupakan kesatuan politik tipe baru. Ia menulis “… the people of Madina were now regard as constituting apolitical unit a new type, an Ummah or Community” (Watt, 1963: 94).

Nabi Muhammad SAW juga menjalin hubungan baik dan damai melalui perjanjian dengan kaum Yahudi di Khaibar, Wadi al-Qura’, Fadak dan Taima’ (Haikal, 1990: 423-425). Nabi juga membuat perjanjian yang menjamin kebebasan beragama dan keamanan umum bagi kaum Kristen di mana saja dan sepanjang zaman. Perjanjian itu antara lain mengatakan siapa saja orang yang menganut agama Nasrani di Timur maupun di Barat, dekat maupun jauh, dikenal atau tidak dikenal, orang Arab atau bukan Arab diberi kebebasan beragam, keamanan jiwa dan hartanya dijamin, dan rumah-rumah ibadah mereka tidak boleh dirusak (Hamidullah, 1969: 414-415). Demikian pula terhadap kamu Majusi yang bertetangga dengan daerah Islam diberi oleh Nabi kebebasan melaksanakan keyakinannya dan keamanan jiwa dan harta mereka dijamin. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW menjalin hubungan baik dengan seorang rahib Nasrani di Makkah. Kemudian pada awal perkembangan Islam, berlaku menyuruh pengikutnya yang jumlahnya sedikit berlindung ke negeri Habsyi, komunitas Nasrani agar terhindar dari siksaan kaum musyrik.

Penjelasan doktrial keagamaan Islam dan praktek Nabi tersebut, menurut Nurcholish Madjid, melandasi berbagai kebijakan politik kebebasan beragama dalam Dunia Islam (Madjid, 1992: 193). Dengan demikian baik keterangan nash-nash ajaran maupun secara historiss-sosiologis, Islam telah mengadakan reformasi sosial politik, diantaranya yang terpenting adalah penegasan tentang kebebasan beragama (Ibid). karena itu Al-Maududi menyatakan: “Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil” (Al-Maudini, 1987: 189).

Dari refleksi normative dan historiss-sosiologis Islam tentang pluralisme keagamaan tersebut dapat dimunculkan refleksi pemikiran mengenai dasar-dasar etika dan moral solidaritas antar umat beragama dalam perspektif Islam.

Kebebasan beragama adalah hak personal setiap orang, karena itu siapa pun tidak dibenarkan memaksa orang atau kelompok untuk menerima keyakinan suatu agama. Pendekatan terselubung untuk mengubah keyakinan seseorang tidak dibenarkan. Keinginan yang bersifat ambisius dan emosional untuk menjaring penganut baru dari anggota umat agama lain dengan cara pendekatan materi (ekonomi) misalnya, harus ditekan. Tapi melalui pendekatan dakwah lisan dan tulisan menyampaikan kebenaran ajaran agama masing-masing secara bebas dan terbuka berdasarkan asas kebebasan menyatakan pendapat dapat ditolerir. Karena itu toleransi dalam kehidupan beragama harus ditumbuhkan secara terbuka. Paradigma kebebasan dan toleransi beragama karena Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi untuk terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Bertolak dari penegasan ayat 8-9 surat al-Mumtahinah yang dikutip dimuka tentang kebolehan umat Islam bertindak baik dan berlaku adil terhadap penganut agama lain dan dasar-dasar etika dan moral solidaritas keberagamaan tersebut, dapat menjadi dasar etika pengembangan pola kerjasama yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan, dan terhindar dari konflik dalam keadaan bagaimanapun. Kerjasama ini didasarkan pada asas kemanusiaan dan berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang memungkinkan untuk kemaslahatan bersama.

Tampaknya ada beberapa masalah yang dapat dilakukan antar umat beragama melalui kerjasama. Masalah-masalah dimaksud adalah masalah penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah control sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama.

Berdasarkan agenda permasalahan tersebut maka ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Pertama, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang bertugas menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan antar anggota penganut agama. Kedua, Forum Dialog Antar Umat Beragama yang bertugas mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dapat menghambat peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama dan masalah-masalah intelektual dengan mengadakan kajian pemikiran antar umat beragama. Ketiga, Forum Diskusi Antar Umat Beragama untuk meningkatkan peran agama dalam pembangunan nasional terhadap berbagai kebijakan pembangunan atas dasar pandangan agama dan terhadap gejala-gejala sosial yang mengancam nilai-nilai agama. Keempat, kerjasama menanggulangi kemiskinan, kobodohan dan keterbelakangan. Umat beragama hendaknya golongan ekonomi lemah dengan jalan meningkatkan sumber daya manusianya, dan menjdaikannya sebagai masalah bersama. Untuk itu dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Bila ini dapat dilakukan maka ia merupakan bukti konkrit dari kerukunan hidup beragama.

Penutup

Demikian cetusan pemikiran dan gagasan tentang sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam proses pembangunan nasional, dasar-dasar etika dan moral mengenai solidaritas antar umat beragama, dan kerjasama yang dapat dilakukan antar umat beragama dari sudut perspektif Islam.

Perluasan penafsiran ajaran agma secara actual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-niali agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama yang harmonis dan berkualitas, tampaknya harus didasarkan pada faktor dan unsure yang bersifat universal, yaitu faktor dan unsur kemanusiaan berdasarkan pandangan agama. Bila unsure dan faktor yang universal itu dapat difungsikan secara efektif, maka untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan bekerjasama antar umat beragama tidak memerlukan unsure dan faktor eksternal, seperti Negara dan pemerintah. Wallahu a’lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary, Amana Corporation,Erenteood,Maryland, 1989.

Haikal, Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad, Terjemahan Ali Audah, Litera Antar Nusa,Jakarta, 1990.

Hamidullah, Muhammad, Majmu’at a—Watsaiq al-Siyasah li al-Rasul wa al-Khilafah al-Rasyidah, Dar al-Irsyad,Beirut 1969.

Ibn Khaldun, A—Muqaddimah, Dar al-Fikr,Beirut, tt.

Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah Jilid 3, aktabah Dar al-Urubah, Kairo, 1962.

Kuntowijiyo,  Paradigma Islam:  Interpretasi Untuk Aksi, Mizan,Bandung, 1993.

Al-Maududi, Abu, ‘Ala, Syari’ah dan Hak-hak Azazi Manusia, dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendi (Editor), Hak Azazi Manusia Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.

Wilson, E, Anker, Relegion and Personality Integration, Upsala, 1980.

Pulungan, J, Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, ajawali Press,Jakarta, 1996.

Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar Jilid 2, Maktabah al-Qahiroh, Mesir, tt.

Watt, W, Montgomery, Mohammd Prophrt and Statedman, OxfordUniversity Press,London, 1989.

Yinger, J. Milton, The Scientific Study of Relegion, Macmillan Publication Co. Inc.,New York, 1970.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply