Bahas RB dan ZI, Badan Litbang dan Diklat Gelar Pertemuan di Bogor
  • 9 Maret 2021
  • 332x Dilihat
  • Berita

Bahas RB dan ZI, Badan Litbang dan Diklat Gelar Pertemuan di Bogor

BOGOR – Sebagai tindak lanjut sosialisasi terkait ZI (zona integritas) dan RB (Reformasi Birokrasi) di lingkungan BDK Kemenag, Badan Litbang dan Diklat Kemenag pun menggelar Pengumpulan dan Validasi Evident ZI Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara tatap muka di Bogor pada 8 hingga 10 Maret. Kegiatan yang bertempat di Hotel Sahira Butik, Bogor tersebut turut mengundang perwakilan dari semua BDK yang ada di Indonesia, seorang perwakilan Kemenpan-RB dan seorang perwakilan dari Kemenperin.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dibuka oleh Asroi, Kabag OKH (Organisasi Kepegawaian) dan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag. pada Senin (8/3) malam. Para undangan dan pejabat instansi daerah yang tidak dapat hadir secara langsung di acara tersebut turut mengikuti berlangsungnya acara secara virtual via konferensi video Zoom.

Pembahasan terkait RB dan ZI di lingkungan BDK Kemenag sebelumnya sudah pernah dibahas pada Februari silam di BDK Bandung, namun sebagian peserta hanya mengikuti secara virtual via Zoom, sehingga sosialiasi tentang RB dan ZI dinilai belum merata.

“Tahun kemarin sempat takut menggelar temu fisik karena kondisi pandemi, namun sekarang bisa dilakukan dengan tetap menerapkan prokes (protokol kesehatan). Agar  penjelasan menjadi lebih khidmat, mengingat Zoom meeting kemarin kurang kondusif,” terang Isom dalam pembukaannya.

Lebih lanjut, Isom mengatakan jika segenap ASN di lingkungan Kemenag RI, khususnya BDK beserta Badan Litbang dan Diklat, perlu menyamakan persepsi tentang berbagai hal spesifik terkait aspek-aspek yang menjadi tolok ukur dalam PMPRB.

Untuk menambah khazanah pemahaman akan RB dan ZI, kegiatan tersebut juga turut menghadirkan seorang perwakilan dari Kemepan-RB untuk memberi penjelasan soal RB dan ZI, serta seorang perwakilan dari Kemenperin untuk berbagi tips dan langkah-langkah dalam menyabet gelar WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bersih Birokrasi Melayani) dari Kemenpan-RB untuk satker-satker mereka.

Selain itu, 3 BDK Kemenag, yaitu BDK Jakarta, BDK Bandung dan BDK Semarang juga turut memaparkan presentasi mereka yang menceritakan tentang langkah-langkah apa saja yang sudah mereka lakukan demi meraih gelar WBK dan WBBM. Isom berharap ketiga BDK tersebut akan menjadi acuan bagi BDK lainnya dalam berusaha mengembangkan ZI. Setelah ketiga BDK tersebut, BDK Denpasar dan BDK Makassar juga tengah dalam proses mengajukan diri untuk mencapai gelar ZI.

Isom mengatakan jika PMPRB adalah program yang bagus dan berhubungan dengan realisasi reformasi di pemerintahan Indonesia. Meski tidak sempurna, namun sejauh ini menurutnya penyelenggaraant reformasi telah terlaksana dengan cukup baik.

“Tren PMPRB kita naik, bagus. Penyerapan naik. Ada progress dalam segala aspek. Ini harus kita syukuri,” ujar Isom.

Isom juga berpesan agar semua pihak dapat bekerjasama, sehingga segala pekerjaan menyongsong RB dan ZI akan dapat berlangsung dengan lebih cepat.

“Jadikanlah tempat kerja kita ini sebagai lab anda memompa diri. Memompa diri bekerja lebih baik, berinovasi, bekerja cepat,” tukasnya. “Berada dimana saja, buatlah sesuatu, buatlah legacy, sesuatu yang diturunkan kepada generasi berikutnya.”

Menurut Isom, semua BDK di lingkungan Kemenag harus dapat membiasakan segala hal yang benar, bukan membenarkan kebiasaan, dan penyelenggaraan RB dan ZI adalah medium untuk mewujudkan kondisi tersebut. Isom secara spesifik menyebutkan jika proses internalisasi kebaikan di dalam diri tersebut adalah “ihsan”.

“Semoga nanti indeks RB kita dapat naik, bukan lagi 80%, tetapi 100%. Kedepan, tunjukkan prestasi anda, kreativitas dan inovasi Anda,” tutupnya, sebelum resmi membuka kegiatan PMPRB selama tiga hari tersebut.