Perencana Balitbang Diklat Kemenag Se-Indonesia Berkumpul di Banjarmasin, Bahas Anggaran T.A. 2025
BANJARMASIN (31/7) – Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI pada Selasa (30/7) menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2025 di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BDK, Kasubbag Tata Usaha, perencana ataupun pejabat yang mewakili dari setiap satuan kerja pusat dan daerah Balitbang Diklat Kemenag RI. Kegiatan yang beragendakan koordinasi penyusunan RKA-K/L 2025 dan koordinasi penyesuaian anggaran 2024 pasca blokir tersebut dihadiri oleh Nyimas Hikmah Susanti, S.Sos., M.Si. dan A. Redho Nugraha, S.E., perencana BDK Palembang.
Kegiatan dibuka pada Selasa malam oleh Sekretaris Balitbang Diklat Kemenag RI, Prof. Dr. H. Arskal Salim, G.P., M.Ag., didampingi Kepala BDK Banjarmasin Dr. H. Khaeroni, S.Sos., M.Si. Dalam kesempatannya, Arskal menyampaikan beberapa pesan yang dititipkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag. Salah satunya adalah terkait fokus belanja modal 2025 yang seyogianya diarahkan pada beautifikasi sarana dan prasarana, terutama asrama, aula dan ruang kelas di BDK dan LDK.
“Pertemuan di Banjarmasin ini merupakan suatu kesempatan untuk menyampaikan bagaimana postur anggaran dari Balitbang Diklat Kemenag di tahun 2025,” ujar Arskal. Pun demikian, ia juga mengingatkan bahwa jalannya proses beautifikasi haruslah dipantau dan terkendali. “Ini juga harus dipantau oleh Bagian Umum (Balitbang Diklat Kemenag), apakah sudah berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya terkait Smart Classroom,” lanjut Arskal.
Lebih lanjut, Sesban juga menginfokan bahwa pada Tahun Anggaran (T.A.) 2025 terdapat penurunan anggaran sebanyak 7,14%, dengan nilai lebih dari 50 miliar. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan struktur anggaran, terutama pada fungsi pendidikan.
“Intisari pertemuan di Banjarmasin ini adalah memaksimalkan anggaran yang kita miliki untuk hasil yang optimal di tahun 2025,” sambung Arskal. Ia juga mengimbau agar Pusdiklat, BDK dan LDK tidak melakukan pengulangan jenis pelatihan, yang berpotensi menyebabkan peserta pelatihan yang sama mengikuti pelatihan berkali-kali dalam satu periode waktu yang sama. “Ini juga alasan kita harus melakukan MOOC,” lanjut Arskal.
Diperkirakan pada tahun mendatang, Balitbang Diklat Kemenag RI sudah resmi bertransformasi menjadi BMBPSDM (Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemenag. Semua satker di bawahnya pun akan beroperasi di bawah sistem struktur yang baru. (Ed_)